Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami Komunikasi Politik, perlu lebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi Pengertian , uraian, unsur dan fungsi dari komunikasi politik. Pembahasan mengenai hakikat komunikasi yang meliputi hal diatas adalah sebagai berikut :
Pengertian dan Definisi Komunikasi 
Secara Etimologis, perkataan Komunikasi berasal dari bahasa Latin”communicare” yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan “communis”berarti “milik bersama” atau “berlaku dimana-mana”. Secara definitive, menurut Carl I Hoveland, “Communication is the process by which an individual transmit stimuly (usually verbal symbols) to modify the behavior of another individuals” ( Komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seseorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambing-lambang yang berarti, berupa lambing katauntuk mengubah tingkah laku).  Sedangkan Warren Weaver, Communication is all of the procedure by which one mind can effect another ( Komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya).


Pengertian dan Definisi Politik
Secara etimologis, Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis dan Taia. Polis berarti “ Negara (kota) dan Taia berarti “ Urusan”. Jadi Politik adalah “Urusan Negara”. Kata “Polis” berkembang menjadi “Politikos” yang artinya “Kewarganegaraan”. Dalam perkenmbangan selanjutnya berubah pula menjadi “ Politera” yang berarti “hak-hak kewarganegaraan”. Secara definitive, menurut Ossip K. Flechtheim, Ilmu Politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara”. Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. 

Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik.  Nimmo melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. 

Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi. Pendapat ini diperkuat oleh almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.


Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi Pollitk adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. (Gabriel Almond)
Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict. Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat. (Dan Nimmo)

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo)

Penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. (jack Plano).

Pola-pola Komunikasi Politik
  1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
  2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
  3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
  4. Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).

Unsur-Unsur Komunikasi Politik
  1. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Suprastruktur, Dalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Pada Ketiga kelompok tersebut terdiri dari; Elit Politik, Elit Militer, Teknokrat dan Profesional Group.
  2. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Infrastruktur Politik, Dalam unsur ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu : Partai Politik, Interest Group, Media Komunikasi Politik, Kelompok Wartawan ( sbg Within-put), Kelompok Mahasiswa (sbg Within-put), dan Para Tokoh Politik.
Komponen-Komponen Sistem Komunikasi Politik

  1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya
  2. Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya
  3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik
  4. Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. 

Konsep Pembahasan Komunikasi Politik.

Menurut Ilmuwan Komunikasi, Pembagian Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan Sistem Politik yang berlaku pada negara yang bersangkutan. W. L. Rivers, W. Schramm dan C. G. Cristians dalam bukunya “Responsibility in Mass Communications” membagi dalam tiga konsep, yaitu : AuthoritharianismLiberitarianism, dan Social Responsibility Theory.
  1. Konsep Komunikasi dalam Sistem Politik Authoritarianism, adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi atau bahkan hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yang disampaiakan oleh negara atau pemerintah. Contoh : Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam negara Sosialis Komunis.
  2. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Liberitarianism, adalah Komunikasi politik dimana lembaga Infrastruktur Politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur politik . Artinya Masyarakat (society) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan system komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hokum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibat kerugian pada masyarakat umum. Contoh : Penerapan system Komunikasi Politik dalam Negara Demokrasi.
  3. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Social Responsibility Theory adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai sebagian besar system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi politik atau bahkan hanya bisa menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.Contoh : Penerapan system komunikasi politik dalam Negara Sosialis Demokrat.
Fungsi Komunikasi Politik
  1. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Totalitas adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari factor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.artinya behwa negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang hermonis diantara keduanya.
  2. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Hubungan Suprastuktur dan Infrastruktur adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu system pada ruang lingkup negara. Artinya bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek dimaksud adalah aspek ideology, ekonomi, social budaya, hukum dan hankam serta aspek lain yang berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri). 
Linbgkup Kajian Komunikasi Politik
Yang menjadi key areas of inquiry dari komunikasi politik di antaranya adalah : Analisis retorika, analisis propaganda, riser perubahan sikap dan mental , studi pemberian suara, studi hubungan pemerintah dan media pemberitaan, analisis system dan fungsional, dan perubahan teknologis.
  1. Analisis Propaganda, Analisis propaganda ini dimulai ketika pecahnya perang dunia I dan berlanjut ketika perang dunia II pecah dan menghasilkan suatu focus kajian kembar yaitu : (a) mengenai motif motif komunikator dan (b) symbol symbol kuncim yang menjadi isi pesan. Keduanya menjadi kunci bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang “teknik teknik propaganda”
  2. Studi Tentang Perubahan Sikap, Studi perubahan sikap ini selalu focus pada efek media massa bagi perubahan sikpa dan mental. Dalam hal ini pertama kali diuji cobakan kepada para prajurit perang dunia II yang menyaksikan film film tentang peperangan dan latihan Militer. Jadi studi tentang perubahan sikap lebih banyak memfokuskan diri pada kajian tentang pengaruh media massaterhadap perubahan sikap khalayak.
  3. Studi Voting, Studi ini memfokuskan diri pada mengkaji hubungan antara komunikasi politik dengan perilaku voting. Yang beraneka ragam dan tergantung bagaimana para komunikator menggunakan media kampanye. Juga mengkaji bagaimana informasi menyebar melalui suatu kampanye, peran agenda setting media massa, dan bagaimana masyarakat mengkonstruksikan pandangan politi mereka. Singkatnya studi ini merupakan kajian tentang efek langsung komunikasi pada pemilih. Dan bagaimana pengaruh komunikasi terhadap para pemilih yang dihubungkan dengan tempat di mana komunikasi tersebut berlangsung.
  4. Relations of Media and Government, Hubungan pers dan politik dan antara media pemberitaan dengan pemerintah, telah lama menjadi perhatian ilmu ini. Adapun perhatian mengenai hubungan antara pemerintah dan media dimulai pada abad 18 karena saat itu di inggris kekuatan dari pers telah hampir menyamai kekuatan dari pemerintah. Bahkan diyakini merupakan sebuah kekuatan yang tak terkendali dan membahayakan bagi pemerintah dan patut dicatat sebagai pilar ke empat dari demokrasi. (Edmund Burke)
  5. Analisis Sistem Sistem dan Fungsional, Almond dan Coleman (1960) menekankan keharusan suatu analisis politik komparatif yang didasarkan pada cirri cirri kesamaan atau Common Properties dari system politik. Salah satu fungsi yang mereka tunjukkan adalah fungsi komunikasi politik. Mereka melihat bahwa semua fungsi yang ditampilkan dalam system politik diwujudkan melalui sarana komunikasi. 
  6. Perubahan Teknologis, Perkembangan teknologi media dalam hal ini perubahan dalam media cetakan dan majunya media elektronik juga berimplikasi pada perubahangaya komunikasi politik. Tiga factor yang ditekankan dalam hal ini adalah : perubahan dalam difusi informasi politik, perkembangan teknik teknik kampanye professional dan meningkatnya kecanggihan teknologi riset.
Ruang Lingkup Komunikasi Politik
Menurut Leonard W Dob, Komunikator Politik dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu :
  1. Politikus sebagai Komunikator Politik, Politikus adalah orang yg memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok atau langganan; pesan-pesan nya mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya Komunikator Politik mewakili kepentingan kelompok. Namun demikian ada juga politikus yang bertindak sebagai Ideolog yang aktivitasnya membuat kebijakan yang luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. 
  2. Komunikator Profesional dalam politik, Komunikator Profesional adalah orang yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas manapun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur social yang sama. Menurutnya, sifat komunikator ini adalah “ bahwa pesan yang dihasilkan tidak memiliki hubungan yang pasti dengan pikiran dan tanggapannya sendiri”. Klasifikasi Komunikator Profesional adalah meliputi ; Jurnalis, Promotor.
  3. Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu (part Time), Adalah orang yang cukup banyak terlibat dalam kegiatan politik atau komunikasi politik tetapi tidak menjadikan kegiatanya sebagai lapangan pekerjaanya. Kategori komunikator ini adalah Jurubicara, Pemuka Pendapat, Pengamat. 
Sumber (Komunikator) DalamKomunikasi Politik
Individual
Kolektif
Pejabat (birokrat)
Pemerintah (birokrasi)
Politisi
Partai politik
Pemimpin opini
Organisasi kemasyarakatan
Jurnalis
Media massa
Aktivis
Kelompok penekan
Lobbyist
Kelompok elite
Pemimpin
Badan/perusahaan komunikasi (media massa)
Komunikator profesional


Pesan
Pesan Komunikasi Politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga negara). Bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan dan paraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembicaraan politik, komunikator lebih banyak menggunakan instrumen komunuikasi yang meliputi :
  1. Lambang 
  2. Pembicaraan Politik adalah kegiatan simbiotik. Kegiatan ini dapat berupa pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi, hukum.
  3. Pembicaraan Kekuasaan dilambangkan oleh Parade Militer.
  4. Pembicaraan Pengaruh dilambangkan oleh Mimbar Partai, Slogan, Pidato, Editorial.
Bahasa 
Bahasa dalam komunikasi politik merupakan suatu sarana yang sangat penting yang memiliki fungsi sebagai “Cover” bagi isi pesan (content Message) yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sehingga pesan tersebut memiliki daya tarik (interest) serta mudah diterima oleh komunikan (masyarakat).

Opini Publik (Pendapat Umum)

Pesan (Message) yang disampaikan oleh Komunikator Politik dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pendapat umum atau pendapat yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat yang ada dan mengemuka melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual serta media komunikasi langsung yang berasal dari elemen infrastruktur politik yang mengartikulasi kepentingan masyarakat luas, baik melalui media dialog, diskusi, konsep pemikiran maupun orasi dilapangan (demonstrasi). Semuanya ditujukan untuk memelihara harmonisasi komunikasi antara komunikator politik dengan komunikan atau khalayak (masyarakat). 

Saluran Komunikasi Politik

Dalam menyampaikan komunikasi politik para komunikator politik menggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasive politik yang memliki kemampuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara.  Tipe –tipe saluran komunikasi politik dimaksud adalah meliputi: 

  1. Komunikasi Massa yaitu komunikasi ’satu-kepada-banyak, contohnya Komunikasi melalui media massa.
  2. Komunikasi Tatap Muka yaitu dalam rapat umum, konferensi pers, dan Komunikasi Berperantara yaitu ada perantara antara komunikator dan khalayak, contoh TV.
  3. Komunikasi Interpersonal yaitu komunikasi ’satu-kepada-satu’ contohnya door to door visit, temui publik atau Komunikasi Berperantara yaitu pasang sambungan langsung ‘hotline’ buat publik.
  4. Komunikasi Organisasi yaitu gabungan komunikasi ’satu-kepada-satu’ dan ’satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka, contohnya diskusi tatap muka dengan bawahan/staf dan Komunikasi Berperantara contohnya pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya. 
Distorsi 
Dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi yaitu :
  1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
  2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
  3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat. 
  4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.